Oleh: apit | Mei 27, 2008

Bung Karno dan Etnis Tionghoa

Ditulis Oleh: Benny G.Setiono

Menurut Kwee Kek Beng, Bung Karno pada tahuan 1920-an pernah berkunjung ke kantor Harian Sin Po dengan maksud meminta bantuan untuk sebuah majalah yang akan diterbitkannya. Mengapa Bung Karno mengunjungi kantor Harian Sin Po ? Karena Sin Po sebagai harian yang dikelola para jurnalis peranakan Tionghoa mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin pergerakan Kemerdekaan karena sering memuat tulisan-tulisan para pemimpin pergerakan tersebut. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, harian Sin Po lah yang memelopori penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda atau Hindia Olanda. Demikian juga mingguan Sin Po lah yang pertama memuat teks lagu Indonesia Raya. (Lihat Kwee Kek Beng “Dua puluh lima Tahun Sebagai Wartawan”, Malang The Paragon Press, 1948. Hal . 21). Hal ini juga membantah stigma yang selama ini sering dilekatkan kepada etnis Tionghoa bahwa etnis Tionghoa tidak ada sumbangannya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan dukungan internasional mulai mengalir antara lain dari pemerintah Repoeblik Tiongkok yang karena pentingnya, pada tanggal 27 September 1945 Presiden Soekarno secara khusus menyampaikan “Amanat Presiden Kepada Rakyat Indonesia” yang isinya secara utuh dikutip oleh mingguan Bok Tok tanggal 15 Desember 1945 sbb :

Kita semoea telah mengetahoei, bahwa menoeroet kabar radio, Pemerintah Repoeblik Tiongkok telah mengakoei hak Kemerdekaan Indonesia. Pengakoean ini adalah satoe hal yang penting sekali boeat Negara kita di mata doenia. Pengakoean ini seolah-olah mengoesoelkan dan mendorong Negara lain di atas doenia ini mengakoei Negara kita poela sebagai negara jang berhak doedoek bersama-sama dengan Negara-negara lain di atas Doenia, atas dasar “doedoek sama rendah, tegak sama tinggi”.

Saudara-saudara sekalian, inilah jang kita maksoedkan. Djasanja Pemerintah Tiongkok dalam hal ini tidaklah boleh kita loepakan dan memang joega akan tertjatat dalam sejarah perdjoeangan kita.

Berhoeboeng dengan pentingnja perhoeboengan jang baik dan rapat antara Repoeblik Indonesia dan Repoeblik Tiongkok, jang di dalam beberapa hal memang banjak mempoenjai persamaan, maka diandjoerkan soepaja seloeroeh Rakjat Indonesia akan beramah-tamah dengan bangsa Tionghoa, baik di kota maoepoen di desa-desa.

Sekali-kali djanganlah mengadakan perboeatan jang bisa meroesakkan perhoeboengan jang baik antara Negara kita dengan negara bangsa Tionghoa. Demikian poela kami mengandjoerkan kepada pendoedoek Tionghoa di Indonesia soepaja meneroeskan perhoeboengan jang baik dengan bangsa Indonesia itoe.

Inilah amanat kami jang haroes didjalankan dengan seichlas-ichlasnja

(Lihat “Etnis Tionghoa di awal Kemerdekaan Indonesia, sorotan Bok Tok, Pers Melayu-Tionghoa Desember 1945-September 1946”. Hal.7

Ketika perang kemerdekaan terjadi ekses di mana terjadi penjarahan, pembakaran dan pembunuhan etnis Tionghoa di berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. (Lihat Memorandum Chung Hua Tsung Hui. “Outlining Acts Of Violence And Inhumanity Perpetrated By Indonesian Bands On Innocent Chinese Before And After The Dutch Police Action Was Enforced On July 21, 1947” dan Twang Peck Yang “The Chinese Business Elite in Indonesia and the Transition to Independence 1940-1950 ”, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1998.)

Hal ini sebagai akibat dibentuknya pasukan eks kriminal yang dimaksudkan untuk melawan pasukan Belanda. Sebagai contoh di Jawa Timur para narapidana kriminal dari penjara Kalisosok sengaja dibebaskan untuk direkrut dan dipersenjatai guna melawan pasukan Nica. Namun dalam prakteknya kesatuan pasukan yang bernaung di bawah Pasukan Hizbullah pimpinan Moestopo ini meneruskan perbuatan kriminal (antara lain mencuri, merampok dan membunuh) mereka dengan menjadikan orang Tionghoa sebagai sasaran baru. Sedangkan di Sumatera Utara hal yang sama juga terjadi dengan Pasukan Cap Kampak pimpinan Amat Moyan yang tunduk kepada Markas pengawal Pesindo. (Lihat: Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Badan Musyawarah Pejuang republik Indonesia Medan Area, Medan, 1976.)

Demikian juga sikap Bung Tomo, Pemimpin Besar B.P.R.I. (Barisan Pemberontak Rakjat Indonesia) yang melalui radio melakukan pidato yang berkobar-kobar untuk membakar semangat para pemuda di Surabaya dan sekitarnya. Namun sayangnya pidato-pidato Bung Tomo tersebut tidak bebas dari sikap rasisnya yang anti Tionghoa. Thema-thema anti Tionghoa dalam pidatonya sudah tentu menumbuhkan sentimen anti Tionghoa di kalangan masyarakat Jawa Timur.

Untuk menanggulanginya, Go Gien Tjwan sebagai juru bicara Angkatan Muda Tionghoa (AMT) mengucapkan pidato yang menekankan bahwa musuh rakyat Indonesia bukan etnis Tionghoa melainkan Belanda. Ia juga menyatakan bahwa etnis Tionghoa juga menjadi korban penjajahan Belanda dan tidak menginginkan kembalinya penjajahan Belanda. Selanjutnya Siauw Giok Tjhan bersama kawan-kawannya pergi menemui Bung Tomo agar mengubah sikapnya terhadap etnis Tionghoa, namun Bung Tomo tidak bisa diyakinkan dan tetap berpendapat bahwa sebagian besar etnis Tionghoa pro Belanda.

Pada akhir bulan Oktober 1945, Siauw Giok Tjhan memimpin delegasi pemuda Tionghoa untuk bertemu dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Soemarsono dan Soedisman di Nangka Jajar, sebuah kota kecil yang terletak antara Surabaya dan Malang. Di dalam pertemuan tersebut berhasil disepakati bahwa pemuda-pemuda Tionghoa akan bergabung dengan BPRI dan Pesindo. (Lihat Siauw Giok Tjhan,Perjuangan seorang Patriot membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika. Hal. 85-86.)

Selanjutnya ketika terjadi pertempuran Surabaya, Wartawan “Merah Putih” yang terbit di Jakarta menyatakan di Surakarta mengenai kunjungannya ke medan pertempuran Surabaya antara lain, seorang pemimpin Tionghoa telah berpidato di depan corong Radio Surabaya tentang kekejaman yang dilakukan tentara Inggris terhadap rakyat Surabaya. Pidato tersebut ditujukan kepada pemerintah Chungking dan sebagai jawabnya radio Chungking telah menganjurkan kepada para pemuda Tionghoa untuk bertempur di samping rakyat Indonesia melawan keganasan tentara Inggris (Lihat Pramoedya ananta Toer dkk. “Kronik Revolusi Indonesia” Jilid I. Hal. 157-158.

Akibat pemboman pasukan Inggris, lebih dari seribu orang Tionghoa telah menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia. Akibatnya orang Tionghoa mengorganisasikan diri ke dalam pasukan bela diri di bawah bendera Tiongkok. Mereka merebut senjata untuk melawan pasukan Inggris dan berangkat ke front pertempuran (Lihat “The Chinese Business Elite In Indonesia And The Transition To Independence 1940-1950”. ) Hal. 156.

Sehubungan dengan pertempuran Surabaya, pada tanggal 12 November 1945, Bung Karno berpidato antara lain :

“Ratusan orang Tionghoa dan Arab yang tidak bersalah dan suka damai, yang datang di negeri ini untuk berdagang, mati terbunuh dan luka-luka berat. Kurban di pihak Indonesia lebih besar lagi. Saya protes keras terhadap pemakaian senjata modern, yang ditujukan kepada penduduk kota yang tidak sanggup mempertahankan diri untuk melawan.

(Lihat Pramoedya Ananta Toer “ Hoa Kiao di Indonesia.” Hal. 155.)

Pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke- 8 Baperki di Istana Olahraga Bung Karno (sekarang Istora Senayan), pada tanggal 14 Maret 1963 Presdien Soekarno mengucapkan pidato yang isinya antara lain :

”……. Tujuan dari revolusi Indonesia adalah nation building, bukan di dalam arti yang sempit, sekedar membentuk satu nation Indonesia. Tidak lebih dari itu pula, nation Indonesia yang bahagia, yang hidup di dalam satu masyarakat adil dan makmur tanpa exploitation de l’homme par l’homme. Nation building dalam arti yang seluas-luasnya……… Dan saya tidak mau mengenal minoritas di Indonesia. Di Indonesia kita hanya mengenal suku-suku. Saya tidak akan berkata, suku itu adalah minoritas, suku itu adalah minoritas, suku Dayak adalah minoritas, suku Irian Barat adalah minoritas, suku yang di Sumatera Selatan itu – suku Kubu- adalah minoritas, suku Tionghoa adalah minoritas, tidak ! Tidak ada minoritas, hanya ada suku-suku, sebab manakala ada minoritas, ada mayoritas. Dan biasanya kalau ada mayoritas, dia lantas exploitation de la minorite par la majorite, exploitatie dari minoriteit majoriteit… “

(Lihat “Sumbangsih Siauw Giok Tjhan & Baperki, Dalam Sejarah Indonesia, Hasta Mitra, Mei 2000, sebuah kompilasi, Editor : Siauw Tiong Djin dan Oey Hay Djoen, Hal. 23-25.)

Dalam soal asimilasi dan ganti nama Presiden Soekarno dalam pidato Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki menyatakan sebagai berikut :

“…….Ada pendirian-pendirian saya pribadi, ada, itu pribadi, saudara-saudara. Saya ulangi lagi, pribadi, mengenai soal asimilasi misalnya yang tadi Cak Siauw berkata, mbok ya jangan diutik-utik soal asimilasi. Ya, saya tidak mau ngutik-ngutik sebab Cak Siauw, wah itu bisa juga cuma menyimpangkan perhatian saja. Ya, Bung Siauw, saya tidak akan mengutak-utik. Tetapi perasaan pribadi saya, saya ini tidak kenal, saudara-saudara akan perbedaan darah itu, tidak.

Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno, apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna. Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu.

Nah karena itu, saudara-saudara pun – ini perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi- what is in a name ? Walau saudara misalnya mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia……..”

(Lihat “Sumbangsih Siauw Giok Tjhan & Baperki, Dalam Sejarah Indonesia, Hasta Mitra, Mei 2000, sebuah kompilasi, Editor : Siauw Tiong Djin dan Oey Hay Djoen, Hal. 29.)

Ketika terjadi Peristiwa Rasialis 10 Mei 1963, Presiden Soekarno baru pada tanggal 19 Mei 1963 mengeluarkan suatu pernyataan bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa rasialis ini adalah kaum kontra revolusioner termasuk sisa-sisa pemberontak PRRI/Permesta dan partai-partai terlarang Masjumi dan PSI. Tujuan dari aksi kekerasan ini adalah untuk mencemarkan nama baik Indonesia dan dirinya sebagai presiden di dunia internasional.

Namun sampai saat ini yang masih menjadi pertanyaan adalah sikapnya ketika ia menanda-tangani PP-10, yang bukan saja merusak hubungan baik dengan RRT tetapi merusak jalur distribusi di pedesaan. Ratusan ribu etnis Tionghoa terpaksa mengungsi dari pedalaman, memenuhi ibukota kabupaten dan provinsi. Sebagian lainnya terlunta-lutta di Hongkong, Macao dsbnya karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di pedesaan Tiongkok. Mereka pada umumnya telah turun temurun hidup di pedesaan Indonesia dan telah hidup membaur dengan penduduk setempat dan tidak dapat berbicara dalam bahasa Tionghoa lagi.

Demikianlah tulisan ini saya akhiri sampai di sini, semoga ada gunanya.

Sumber: http://www.indonesiamedia.com/2002/december/tokoh-1202.htm


Responses

  1. haloo pak bombom

    kalau ghopar dan encien ada rivalitas kuatir pam bombom cemburu berat haha hahah ahah

  2. ini blog kok ga pernah di update lagi? nge-date trus yah yang punya hhehehe


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: