Oleh: apit | Desember 6, 2007

Isu SARA di Malaysia Jadi Pelajaran Penting

Awal dari keberpihakan Pemerintah Malaysia pada etnis Melayu adalah kerusuhan rasialis dekade 1960-an dan 1970-an. Keberpihakan yang dicanangkan tahun 1972 dengan peluncuran Dasar Ekonomi Baru (New Economic Policy) itu relatif tidak memunculkan kemarahan. Secara de facto, warga Malaysia dan kawasan tak pusing dengan NEP. Hasilnya adalah Malaysia menjadi negara di mana mayoritas warga Melayu memiliki harga diri.

Hubungan RI yang sedang tidak mesra dengan Malaysia seharusnya tidak membuat kita enggan mengakui keberhasilan negara yang pernah dididik para guru Indonesia ini. Anggap saja Malaysia sedang terjebak pada peribahasa “seperti kacang yang lupa akan kulitnya”.

Namun, disayangkan, prestasi ekonomi Malaysia itu tidak atau relatif belum bisa membuat negara itu berkembang dewasa. Bahkan, seperti kata Anwar Ibrahim, tokoh oposisi Malaysia, pemimpin Malaysia itu angkuh.

Masalahnya bukan saja “murid” itu sering menghina Indonesia dengan julukan Indon, dikaitkan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI). Malaysia kini sedang dibenci sebagian warganya dari keturunan India Tamil.

Sebelumnya juga muncul protes dari Partai Keadilan, pimpinan Anwar Ibrahim, tentang kesemena-menaan Barisan Nasional, koalisi pemerintahan di Malaysia. Dan, tidak terhitung lagi cercaan warga keturunan China Malaysia yang merasa pengap dengan diskriminasi.

Masalah makin mencuat karena pada 2005 lalu, Dasar Ekonomi Baru (New Economic Policy/NEP) diperpanjang lagi menjadi hingga 2020. Alasannya ketimpangan penguasaan aset oleh Melayu masih sangat timpang dibandingkan dengan penguasaan aset etnis China.

Lalu, ada lagi hal yang membuat warganya semakin sakit hati. Bagi Malaysia, kepentingan utamanya adalah Melayu. Ini bukan saja dipatok dengan perpanjangan NEP, tetapi juga tindakan aparat, pengadilan, dan otoritas lainnya di Malaysia yang tak mengindahkan aspirasi etnis India dan China.

Kasus terbaru adalah ketika sebuah kuil Hindu dihancurkan awal November lalu. Di saat etnis India Tamil sedang berdoa, buldoser aparat Malaysia melakukan penggusuran.

Ini makin memicu kemarahan etnis India, yang terjepit dari dua sisi. Jika etnis China berkuasa di sektor bisnis, etnis Melayu berkuasa di pemerintahan dan juga bisnis, etnis India Tamil seperti terjebak pada benturan tembok, tak bisa ke mana-mana dan akhirnya terjebak pada perbuatan kriminal dan mencari hiburan pada minuman alkohol.

Masalah bertambah lagi, bukan saja terjadi diskriminasi dalam hal ekonomi, tetapi juga jepitan atau penekanan oleh otoritas hingga ke isu non-ekonomi.

Kontras

Ini tak sesuai dengan posisi Malaysia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini juga kontras dengan kampanye gencar Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi lewat penayangan iklan yang gencar di CNN. Di iklan itu, PM Badawi mengimbau kedatangan warga dunia ke Malaysia, di mana keharmonisan dan penghargaan pada berbagai anutan kepercayaan dilakukan.

Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengatakan tak percaya dengan ungkapan negara serumpun. Semboyan Malaysia sebagai The Truly Asia juga menjadi hambar. Asia yang mana, Asia yang diskriminatif atau yang harmonis?

Ya, protes etnis India Tamil juga membuat kita harus tertawa dengan kampanye gencar PM Badawi di CNN. Malaysia harus sadar, diskriminasi yang menusuk hingga ke jantung kehidupan warganya tidak bisa diterima.

Tidak perlu disebutkan di kolom ini, ada banyak kasus diskriminatif yang mengharu biru. Misalnya, ada sejoli yang saling mencintai, tetapi harus dipisahkan oleh tembok penjara karena beda kulit, beda aliran, dan beda etnis. Inikah yang dimaksudkan dengan NEP? Apakah Malaysia sedang mengalami krisis identitas, seperti ditulis di majalah Times edisi 10 Desember 2007?

Apakah Malaysia sadar akan semua itu? Tampaknya kesadaran ada. Mohamed Nazri Abdul Aziz, seorang pejabat di kantor Perdana Menteri, mengatakan, otoritas tidak sensitif dengan penggusuran kuil Hindu.

Wakil Menteri Pendidikan Malaysia Noh Omar, Selasa (4/12) di hadapan parlemen, juga menolak penghapusan penggunaan simbol keagamaan di sekolah-sekolah non-Muslim. Namun, masih banyak lagi yang harus dilakukan, yakni pembauran yang hakiki, bukan semu. Apakah ini hanya perlu dilakukan Malaysia? Negara mana pun harus belajar dari kasus Malaysia, mungkin termasuk Indonesia juga.

Sumber: http://www.kompas.com/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: