Oleh: apit | November 24, 2007

Investasi: Obral Potensi Bumi Lancang Kuning

Hajatan yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis pekan lalu, terasa istimewa. Maklum, tak hanya dari dalam negeri, tamu undangan juga berdatangan dari mancanegara. Begitu pentingnya perhelatan ini, hingga Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyediakan waktu untuk hadir. Sayang, wapres akhirnya berhalangan hadir. Sebagai gantinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono yang memberi kata sambutan.

Meski tanpa kehadiran wapres, acara bertajuk Riau Investment Summit (RIS) ini tak berkurang daya pikatnya. Inilah hajatan yang dimaksudkan untuk menggaet investor menanamkan modal di “bumi lancang kuning” itu. “Kami ingin menjadikan Riau sebagai hub perekonomian provinsi yang ada di Sumatera,” H.M. Rusli Zainal, Gubernur Riau, membeberkan tekadnya.

Berada tepat di hadapan Selat Malaka, Provinsi Riau memang cukup strategis. Sekitar 40% kargo perdagangan dunia melewati jalur Riau melalui Selat Malaka. Kekayaan alam Riau pun cukup melimpah. Tak hanya menyumbang 60% hasil minyak dan gas nasional, Riau juga pemasok hampir 40% CPO (crude palm oil) kebutuhan dunia yang berasal dari 1,5 juta hektare perkebunan sawitnya. Tak salah jika Riau masuk kategori daerah yang berprospek dalam kancah perdagangan internasional.

Sayang, kondisi geografis yang strategis ini terasa kurang dioptimalkan provinsi yang memiliki luas 111.000 kilometer persegi itu. Contoh kongkret adalah kehadiran pelabuhan. Meski jelas-jelas berada di jalur perdagangan yang padat, belum ada satu pelabuhan pun yang bertaraf internasional hadir di pesisir Riau. Bandingkan dengan negeri tetangga, Malaysia, yang menyiapkan lebih dari dua pelabuhan besar untuk mengail rezeki dari jalur kargo ini. Apalagi jika dibandingkan dengan Singapura.

Sadar akan hal itu, Pemprov Riau pun mulai berbenah. Pemerintah daerah dengan Badan Promosi dan Investasi (BPI) Provinsi Riau segera menginventarisasi berbagai proyek yang menjanjikan sejak enam bulan lalu. Hasilnya? “Sebelas proyek dengan total investasi US$ 2,4 milyar siap ditawarkan,” ujar Tiolina Pangaribuan, Kepala BPI Riau.

Ke-11 proyek itu didominasi proyek infrastruktur, mulai jalan tol Pekanbaru-Dumai, jalur kereta api Pekanbaru-Dumai-Rantau Prapat, terminal agrobisnis Dumai, hingga proyek terminal kargo Pekanbaru. Tak ketinggalan beberapa proyek pariwisata ikut ditawarkan, semisal pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat dan Danau Buatan Rumbai.

Belakangan, daftar proyek itu bertambah. Sembilan proyek yang dikategorikan prospektif dan 30 proyek lainnya yang masuk skala potensial ikut pula diobral. “Kalaupun tidak tertarik di 11 proyek utama, mereka kan bisa melihat-lihat proyek yang prospektif atau potensial,” kata Tio, sapaan akrab Tiolina.

Hitungan Tio memang tak meleset. Sebelum pergelaran RIS berlangsung pun, tak sedikit calon investor yang malah langsung tertarik di luar 11 proyek tersebut. “Meski proposal awal yang kami sodorkan dalam satu lembar saja,” ujar Tio. Upaya menampilkan potensi proyek itu dalam sebuah proposal pun dikebut. Beruntung, di akhir acara, muncul 14 proyek yang berujung penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Ke-14 proyek itu memang beragam. Tak hanya infrastruktur. Bidang industri, perikanan, pariwisata, pertanian, pengelolaan aset pemerintah, dan energi pun masuk dalam daftar proyek yang berbuah MoU tersebut. “Semoga kesepakatan ini tak berhenti sampai MoU saja,” tutur Rusli, yang juga politisi asal Partai Golkar. Meski investor belum pasti menanamkan investasinya, setidaknya perhelatan ini mampu memecahkan kebuntuan upaya pemerintah daerah dalam menggaet investor.

Maklum, lewat acara yang digelar di Gedung Daerah, Pekanbaru, itu, pemerintah daerah bisa langsung mendengar keinginan atau keluhan investor. Tak mengherankan jika ajang ini menjadi lahan “curhat” investor. “Persoalan perizinan dan birokrasi di Indonesia seringkali membuat investor bingung,” kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Mahamad Zain.

Kondisi yang tak sehat ini rupanya disadari betul oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Riau. Tak mengherankan jika dalam kesempatan RIS itu, Pemda Riau seakan punya kesempatan membeberkan berbagai kemudahan dan fasilitas yang akan diberikan kepada investor kelak.

Soal perizinan investasi, misalnya. “Kita buat perizinan satu atap,” ujar Rusli. Dengan perubahan ini, calon investor tak perlu lagi berkunjung dari satu kantor pemerintah ke kantor pemerintah lainnya. “Selain mudah, juga cepat,” katanya. Tak hanya itu. Pelayanan ini pun ditambah dengan kepastian bebas pungutan liar alias pungli. Bahkan, untuk memberikan kesempatan kepada investor mengadukan berbagai keluhan, Pemda Riau menyiapkan sebuah lembaga yang diberi nama Complain Board.

Upaya Pemda Riau menggelar RIS ini mendapat pujian dari Boediono. Menurut dia, agenda ini sangat positif dan akan meningkatkan kegiatan investasi di Riau. “Kami yakin, Riau bisa menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya. Menghadapi kebijakan investasi di Tanah Air yang masih tumpang tindih, Boediono bertekad untuk terus melakukan pembenahan.

Meski baru pertama kali digelar di Riau, bahkan di Tanah Air, pergelaran RIS kali ini terbilang sukses. Tak mengherankan jika Rusli pun tak menampik kemungkinan digelarnya RIS kedua. “Karena potensi yang dimiliki Riau masih banyak,” katanya.

Hatim Ilwan (Pekanbaru)
[Ekonomi, Gatra Nomor 1 Beredar Kamis, 15 November 2007]

Sumber: http://www.gatra.com/artikel.php?id=109744


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: