Oleh: apit | Oktober 25, 2007

Encik Maunya Apa?

cover1035.jpgKETIKA Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur pada 17 September 1963, negeri semenanjung itu terkesan gamam. Apalagi setelah pada tahun berikutnya Bung Karno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yang sasarannya cuma dua, yakni ”memperhebat ketahanan revolusi Indonesia” dan ”membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei.”

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, Yang Dipertuan Agong Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, bahkan sempat bertanya dengan nada agak linglung, ”Apa gerangan salah kami?” Padahal, siapa pun tahu, Tunku punya gaya telikung lumayan campin. Hubungan Jakarta dengan Kuala Lumpur pun, sebetulnya, tak pernah bisa dibilang mesra-mesra amat.

Sudah sejak 1958, misalnya, tokoh-tokoh yang terlibat atau mendukung pemberontakan daerah di Indonesia mendapat suaka di negeri semenanjung itu. Situasi ini tak berbeda jauh dengan masa ketika Malaysia ditengarai menjadi tempat berlindung orang-orang Gerakan Aceh Merdeka yang tersudut di Indonesia. Tapi Jakarta terkesan senantiasa memperpanjang sabar.

Empat tahun setelah kemerdekaan negerinya, Tunku Abdul Rahman mulai berbeka-beka dengan Perdana Menteri Inggris Harold McMillan, mengenai Proyek Malaysia. Federasi baru itu akan meliputi pula Sarawak, Sabah, dan Singapura, yang merupakan koloni Inggris, serta Brunei, yang berstatus protektorat. Untuk meneduhkan suhu politik yang mulai meriang, Filipina mengambil prakarsa penyelenggaraan Konferensi Manila, April 1963.

Filipina punya kepentingan karena Sabah, wilayah yang diklaim Filipina ketika itu, dimasukkan ke Proyek Malaysia. Secara historis-tradisional, Sabah merupakan milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Agenda berikutnya adalah Konferensi Tingkat Tinggi Manila. Tetapi, seraya persiapan KTT digiatkan, Tunku secara sepihak menandatangani dokumen persetujuan pembentukan Federasi Malaysia dengan Inggris pada 9 Juli 1963.

KTT Manila tetap digelar pada 31 Juli-5 Agustus 1963. Dalam pertemuan itu Presiden Soekarno menyatakan akan mengakui Malaysia, dengan syarat penyelenggaraan plebisit untuk menjajaki keinginan sesungguhnya rakyat Kalimantan Utara. Dengan kesepakatan KTT Manila, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, U Thant, membentuk tim yang dipimpin diplomat Amerika, Michelmore, untuk menjajaki pendapat rakyat di Sarawak dan Sabah.

Jajak pendapat inilah yang, menurut Soekarno, penuh akal-akalan. Inggris mempersulit visa para peninjau Indonesia. Jumlah petugas PBB sangat dibatasi oleh Inggris, tak sebanding dengan luas daerah yang harus diawasi. Tim itu sendiri baru mulai bekerja pada Agustus 1963. Pada 16 September 1963, Federasi Malaysia diumumkan berdiri. ”Pemerintah Indonesia telah dikentuti bulat-bulat dan diperlakukan seperti patung,” kata Bung Karno ketika itu.

Jadi, dalam perkara ”dikentuti” Malaysia, sebetulnya kita ini sudah kenyang dari sono-nya. Setelah hubungan dengan Kuala Lumpur pulih, pada 28 September 1966, kita kembali ”dikentuti” dalam urusan Sipadan dan Ligitan, dan nyaris bulat-bulat ”dikentuti” dalam perkara Blok Ambalat. Percobaan ”mengentuti” paling aktual barangkali adalah dalam urusan lagu Rasa Sayang Sayange –yang sampai kini masih simpang-siur.

Ada apa dengan Malaysia, sesungguhnya? Atau, dengan gaya mengembalikan pertanyaan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, 44 tahun silam, ”Apa gerangan salah kami?” Pada masa ”konfrontasi”, 1960-an, ketika kebencian terhadap Proyek Malaysia menggebu-gebu, tak ada warga Tanah Melayu yang dianiaya di negeri ini. Tak ada ”sweeping” oleh ”Rela-Indonesia”, atau apa pun namanya, apalagi sampai pada tindakan dajal semacam pemerkosaan.

Setelah berbagai silang-sengkarut belakangan ini, mungkin diperlukan semacam tinjauan ulang terhadap hubungan kedua negara. Pada masa lampau, hubungan itu demikian cair, sehingga istilah ”serumpun”, yang lebih banyak didengungkan pihak ”sana” ketimbang pihak ”sini”, terasa betul khasiatnya. Tiba-tiba, setelah kedua negara menjalani lebih dari empat dasawarsa hubungan antartetangga, muncul berbagai soal yang kayaknya tak layak terjadi di dunia beradab.

Ada dua hal yang patut dikhawatirkan. Pertama, jika laku lajak Malaysia belakangan ini berangkat dari kompleks rendah diri yang berlebihan. Dan kedua, jika perbuatan salah tingkah itu bisa diamsalkan sebagai ”sindrom orang kaya baru” yang lupa akar dan lupa sejarah, sehingga boleh berbuat sewenang-wenang. Untuk kedua perkara ini, sebaiknyalah kedua pihak berbicara dari hati ke hati dengan jujur dan tulus, dan—terutama—dengan pikiran terbuka.

Sumber: Tempo, Senin, 22 Oktober 2007 | 03:30 WIB

* Males-sia! cape deh…

Sederet Diplomasi Panas itu…

1961-1963
Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Bermula dari keinginan Malaysia menggabungkan Sabah, Sarawak, dan Brunei dalam Persekutuan Tanah Melayu 1961. Soekarno menganggap Malaysia boneka Inggris dan melihatnya sebagai ancaman bagi Indonesia. Menteri Luar Negeri Soebandrio mengumumkan sikap memusuhi Malaysia pada 20 Januari 1963. Indonesia menyusupkan sukarelawan ke Sarawak dan Sabah, 12 April 1963. Dan, 27 Juli 1963, Soekarno mengobarkan “Ganyang Malaysia.”

17 Desember 2002
Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia pemilik kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan. Ini bagian dari gugus pulau di timur laut Kalimantan Timur berbatasan dengan Sabah. Kedua negara bersengketa sejak 1961. Pada 1969 Malaysia memasukkannya ke peta tapi ditentang Indonesia. Lalu dua pulau itu dinyatakan tak bertuan. Malaysia membangun 150 resor di Sipadan pada 1980. Mahathir memasukkannya ke wilayah Malaysia berdasar undang-undang 1983. Ia mengadu ke Mahkamah Internasional di Den Haag pada 31 Mei 1997.

Februari-Maret 2005
Pemerintah Kuala Lumpur mengklaim Blok Ambalat yang berjarak lima mil laut dari Pu lau Sebatik, dekat Nunukan, Kalimantan Ti mur. Malaysia memasukkan Ambalat ke peta laut 1979 buatannya. Polisi laut dan Tentara Diraja Malaysia menemba ki , menangkap, dan menyiksa nelayan In do nesia yang mencari ikan di sana. Me reka menyiksa pekerja yang memasang mer cu suar Indonesia di perairan Karang U narang. Presiden Yudhoyono ikut mengawa si manuver angkatan perang Malaysia dari Sebatik.

23 Agustus 2007
Polisi Malaysia memukul Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia, Donald Pieters Luther Kolopita, 47 tahun, di Kota Nilai, Negeri Sembilan. Ia, yang sedang mencari makan seusai rapat tentang jadwal pertandingan Kejuaraan Karate Asia, mendapati razia polisi. Tanpa banyak tanya, mereka memborgol Donald dan memasukkannya ke mobil patroli. Donald sudah menjelaskan bahwa ia wasit karate. Tapi dua sersan dan dua kopral polisi berpakaian sipil tetap menghajarnya hingga biji zakar berdarah, bibir pecah, kaki kiri patah, dan muntah.

Oktober 2007
Lagu Rasa Sayange digunakan Departemen Pariwisata Malaysia untuk promosi pariwisata. Menteri Pariwisata Adnan Tengku Mansor berkeras bahwa Rasa Sayange merupakan lagu kepulauan Nusantara, Malaysia ada di dalamnya. Indonesia meyakini itu lagu rakyat Maluku. Malaysia minta bukti lagu itu milik Indonesia.

6 Oktober 2007
Relawan Malaysia untuk Imigran Gelap (Rela) me nang kap Muslinah Nur din , istri Imran Hana fi, ata se pendidikan dan ke bu da yaan KBRI di Ku a la Lumpur. Muslinah di tang kap Rela di Masjid Ja miek, Kuala Lumpur, pa dahal ia menunjukkan identitas kartu diplomatik .

Dari Tepuk Pipi Hingga Rogol

Deretan kekerasan anggota Rela yang dilaku kan terhadap warga Indonesia di Malaysia sudah sam pai tahap memprihatinkan. Dari mendobrak apar te men, main gebuk, hingga merogol alias mem per kosa. Banyak kasus tapi sedikit yang dilapor kan.

Ada sederetan data yang dihimpun dari Mi grant Care, Kedutaan Besar Indonesia di Ma lay sia, dan anggota parlemen Teresa Kok da ri Par ta i Demokratik Malaysia. Di Parlemen, 10 Septem ber lalu, Teresa Kok menyampaikan pro blem ini. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Se ri Mohd Radzi membantah semua data itu. Se jauh ini, katanya, “Tidak seorang pun anggota Re la disidang di pengadilan atas kesalahan sa at operasi.” Tapi jawaban itu dibantah keras Te re sa. “Banyak kasus yang disidang di pengadilan, ma nalah dibilang tidak ada?” ujarnya. Berikut daf tar tindakan anggota Rela itu:

Muhammad Yunus Lubis, Ketua PPI dan Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia. Apartemennya di kawasan Kajang diobrak-abrik pasukan Rela, awal Oktober 2007.

Muslianah Nurdin, istri atase pendidikan KBRI di Malaysia, ditangkap di Chow Kit, pusat kota Kuala Lumpur. Dia disuruh jongkok bersama TKI lainnya.

Penangkapan terhadap EW, pembantu rumah tangga yang memiliki izin kerja resmi di Selangor, bersama Mudjib di Johor Baru, 7 September lalu. Suami-istri ini dipisahkan. EW diperkosa di sebuah hotel. Sembilan pelaku ditangkap polisi.

Seorang gadis usia 20 tahun berinisial SN dari Pulau Lombok diperkosa anggota Rela bernama Shareen Isa di Johor Baru. Kini dia ditampung di KBRI dan melahirkan pada akhir bulan ini.

Pada 16 April 2007 sekitar 20 orang anggota Rela menyerbu Restoran Medan Selera Cahaya dan menahan pekerja perempuan dari Indonesia. Majikan terpaksa membayar sejumlah uang untuk membebaskan mereka.

Sabirin dipukul anggota Rela di Repuk Asem, Bungtiang, Johor, pertengahan tahun lalu. Uang Rp 1 juta dibawa pergi.

Imran didatangi anggota Rela di Keluang, Johor, akhir tahun lalu. Dituduh tidak punya visa kerja. Uang Rp 1,2 juta dan semua barang dapur dibawa pergi.

Basri, TKI yang bekerja di Johor Baru, dianiaya anggota Rela pada 1999. Semua barangnya diambil.

Hasan dianiaya dan diintimidasi pada 1999, di Kota Tinggi, Johor.

Ruslan Sahapuddin dianiaya tanpa sebab di Fleda Keledang pada 2000. Semua barang peralatan dapur diambil.

Sardi, yang bekerja di Petaling Jaya, Selangor, dipukuli hingga babak-belur dan semua barangnya dirampas.

Mahnan dipukul sampai pingsan di Taman Bukit Jelutung, Selangor, 2003. Fotokopi paspor yang ditunjukkannya disobek.

Amaq Hil, yang bekerja di daerah Kuching, dipungut uang keamanan Rp 125 ribu tiap bulan. Diancam digebuk jika tidak setor.

Sabaruddin ditangkap Rela di Gelang Patah, Johor, 1997. Semua uang dan barangnya diambil.

Heri dipukul sampai pingsan karena tidak mau berbaris ketika sedang ada penangkapan di Selangor pada 1997.

Sahdan, motor dan barang-barangnya diambil pada 2001, di Bentong Pahang.

Saepuddin ditangkap di Kampung Wa, Bukit Besi, Trengganu, pada 2002. Telepon seluler dan alat dapur diangkut semua.

Mahsun dianiaya di daerah Jengke pada 2001. Semua barang miliknya diambil.

Badrun dipalak Rela di Tebrau, Johor, tiga tahun lalu. Telepon seluler dan uang sekitar Rp 600 ribu diambil.

Hamid dianiaya di daerah Kemaman pada 1999.

Amaq Senah, uang dan semua pakaian diambil pada 2000, Keluang, Johor.

Kelet didatangi Rela di Ulu Tiram, Johor. Uang Rp 750 ribu dan semua barang dapur diambil.

Mahrip dipukul sewaktu penangkapan di Tiram, Johor, 1998.

Selain pekerja Indonesia, pekerja dari negara lain, bahkan anggota UNHCR, juga ditangkap oleh Rela. Kasus-kasus ini, kata Teresa, “Sebagian kecil saja dari kriminalitas yang dilakukan anggota Rela.” Inilah deretan tindakan itu:

30 Desember 2006 dua anggota Rela berinisal MS dan NM merogol seorang gadis berusia 14 tahun di daerah Taman Tasik. Pengadilan Shah Alam mengadili pelaku pada 28 Februari 2007.

17 April 2007, 10 anggota Rela yang berpakaian seragam me ram pok barang dan sejum lah uang di as ra ma pekerja asing di Taman Botani di daerah Ipoh. Polisi menyeret pelaku ke pengadilan.

4 April 2007, 80 anggota Rela menyerbu Pasar Pagi Pudu di Kuala Lumpur. Mereka menangkap 200 pekerja asing. Beberapa di antaranya pegawai UNHCR.

10 April 2007, sejumlah anggota Rela mengambil makanan dan minuman tanpa membayar di restoran sea food di Tampoi, Negeri Sembilan. Mereka menahan tiga pekerja asing yang memiliki visa kerja.


Responses

  1. nice blog bro..
    tapi klo copas artikel dari tempat laen sih sebaiknya link source-nya disertakan juga😛

    keep blogging yah…

  2. aku suka blog-mu… teruskan….

  3. “Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan juga alat legitimasi kekuasaan.”

    “Lagi pula, saat itu ia tidak punya kekuasaan lagi.”

    “Pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak. It is not a transfer of authority to General Soeharto… I repeat again, it is not a transfer of authority,”

    “kalau ada tikus yang mencuri kue di rumah, jangan sampai rumahnya dibakar.”

    “Sayalah yang ditunjuk MPRS menjadi Pemimpin Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio, bukan Nasution… bukan engkau Roeslan Abdulgani, bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto….”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: