Oleh: apit | September 17, 2006

Masih Adakah Bahasa (Bangsa) Indonesia?

Kalau kita membaca sejumlah artikel yang muncul menyambut Bulan Bahasa tahun ini, bahasa Indonesia ditampilkan seperti seorang pejuang tua dan miskin yang sedang bertarung antara hidup dan mati dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Salomo Simanungkalit di harian Kompas menyatakan, Bahasa Indonesia masuk ke medan perjuangan tempat suatu bahasa saling bertarung dengan bahasa-bahasa lain. Sialnya, perjuangan itu ternyata tidak menjanjikan apa-apa bagi bahasa kita tercinta ini. Ia diserbu habis-habisan oleh bahasa Inggris yang memasuki medan perang dengan persenjataan mutakhir. Bahasa Inggris dengan jumawanya menjadi pemenang bukan saja atas bahasa Indonesia, tapi atas semua bahasa di dunia, Tentu saja tidak ada satu bahasa lain pun yang mampu memenangkan pertarungan selain bahasa Inggris. Walaupun kelihatannya akan kalah, bahasa Indonesia tetap berjuang dengan gagah berani. Ada harapan indah terselip bahwa suatu saat bahasa kita yang sederhana dan bersahaja ini akhirnya akan memenangi pertarungan sengit di medan perang bahasa.

Kiasan tentang adanya peperangan antar bahasa menunjukkan contoh yang baik bagaimana bahasa bisa mengecoh pemahaman kita. Wartawan Kompas tersebut membicarakan benda mati yang bukan manusia dalam hal ini bahasa dan memperlakukannya seakan-akan benda itu memiliki ciri-ciri kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris ini disebut anthropomorphism. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sejauh ini kita belum memiliki padanan katanya selain dari personifikasi, yang diserap dari bahasa Inggris personification. Sebagai perangkat retorik, tak ada yang salah dengan personifikasi. Itu sejenis metafor yang seringkali kita pakai. Masalahnya justru ketika kita menggunakan perangkat retorik untuk membangun pemikiran rasional. Rasanya cukup jelas bagi kita semua bahwa bahasa Indonesia tidak sedang berperang melawan bahasa Inggris, seperti juga nasi goreng tidak sedang mengacung-acungkan bambu runcing memburu hamburger. Untuk memahami persoalan bahasa Indonesia dewasa ini, kita perlu berpikir tentang kegiatan berbahasa itu sendiri secara menyeluruh.

Bagi mereka yang terperangkap dalam metafor perang bahasa, sebenarnya medan yang dibicarakan terbatas pada kosa kata. Bahasa Indonesia dianggap kalah karena semakin banyak orang menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam ujarannya ketimbang kata-kata bahasa Indonesia. Orang dengan mudah mengganti kata-kata bahasa Indonesia yang sudah cukup jelas maknanya dengan kata-kata asing, atau malas mencari padanan kata asing yang belum ditemukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Para pengamat khawatir bahasa Indonesia akan semakin tercemar dan tidak dihormati lagi. Kalau keadaan ini berlanjut, mungkin suatu saat kita akan berbicara dalam bahasa Inggris dengan hiasan beberapa kata Indonesia, seperti , have to go to the mall sayang, do you want to titip anything?? Yes, please get me the imported wine that is really enak. Kita akan berlaku seperti kaum ekspatriat yang hanya tahu segelintir kata-kata Indonesia, tetapi ingin memamerkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang termudah.

Menurut beberapa pengamat masalah ini timbul antara lain karena semakin tipisnya nasionalisme di kalangan orang Indonesia pada umumnya. Mereka ingin mencapai kesuksesan dengan jalan pintas walaupun pengetahuan dan pengalamannya tidak seberapa. Mereka tidak segan-segan meniru, melahap, bahkan menghamba pada apa pun yang berasal dari luar negeri (baca: Amerika Serikat dan Eropa). Jika demikian, apakah kemudian penyelesaiannya adalah pemerintah harus menghimbau masyarakat supaya lebih nasionalistik Menyebarkan propaganda supaya masyarakat bangga dengan bahasa sendiri dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita semua tahu, Kegiatan serupa ini, seperti juga kampanye Aku cinta rupiah, Jagalah kebersihan, atau Orang bijak taat pajak, tak akan membawa hasil yang berarti.

Kami melihat bahwa persoalan sebenarnya bukan pada membanjirnya kata-kata bahasa Inggris dalam ujaran bahasa Indonesia, tapi bahwa mereka yang menggunakan kata-kata atau istilah bahasa Inggris seringkali tidak tahu persis apa arti kata-kata tersebut. Memang patut disayangkan bahwa kelompok yang begitu banyak memiliki kesempatan mempelajari bahasa apa pun dengan baik justru menjadi salah satu agen perusak bahasa. Kaum terdidik perkotaan yang senantiasa perlu mematut-matut diri ini menggunakan kata-kata bahasa asing bukan untuk memperkaya bahasa Indonesia bahasa yang selama berabad-abad menyerap ribuan kata dari bahasa Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, dst.  tetapi sekedar untuk memberi kesan kosmopolitan dan berpengetahuan luas. Kalau kita simak baik-baik tuturan mereka, boleh dibilang miskin gagasan orisinal. Mereka mungkin berharap istilah asing yang mereka gunakan bisa menutupi kekosongan dari segi substansi dan mempesona pendengarnya.

Sebagai pembanding tuturan kaum yang menyebut dirinya intelektual ini, kita perlu membaca kembali pidato-pidato Soekarno. Setiap pidato Soekarno sarat dengan kata-kata asing. Kadang-kadang ia bisa memakai kata-kata dari tujuh bahasa asing ketika berbicara. Yang menarik ia selalu menjelaskan arti kata-kata asing itu dalam bahasa Indonesia kalau dia menduga pendengarnya tidak mengerti. Kadang-kadang ia bahkan menjelaskan cara mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar. Tak heran apabila pendengarnya mudah merasa terangkat derajatnya oleh pidato-pidato Soekarno. Berbeda dengan intelektual publik di masa kini. Mereka malahan ingin membedakan diri, mengambil jarak sejauh mungkin dari pendengarnya. Pendengar kerap merasa rendah diri karena mereka dibuat tidak mengerti istilah-istilah ajaib seperti good governance, stakeholder, deconstruction, postmodernism, dst. Padahal sering terjadi bahwa si pembicara sendiri tak terlalu memahami kata-kata yang ia lontarkan. Yang lebih parah lagi, kata-kata yang dipakai mewakili konsep-konsep yang pada dasarnya tidak jelas asal-usulnya dan tidak terlalu penting juga secara ilmiah.

Kelompok ini juga dengan teratur dan setia mengacau bahasa Indonesia (atau, bahasa pada umumnya) sebagai penulis kolom atau editorial di surat kabar dan majalah. Kalau kita ambil koran apa saja secara acak dan membaca satu-dua artikel karya para pengamat, segera akan tampak kata-kata dalam bahasa Inggris bertebaran sia-sia dan tak tentu maksudnya. Sebagai contoh, perhatikan kutipan dari artikel yang dimuat di sebuah harian terkemuka di bawah ini:

Banyak pula mantan Pati TNI yang bergabung dengan parpol yang lulus threshold. Tetapi, hal itu dapat juga berarti peringatan (warning) kepada kalangan parpol. Tampaknya persoalan dikotomi sipil-militer dalam politik di Indonesia hanyalah materi percakapan di meja perjamuan kaum scholars saja.

Orang asing yang berbahasa Inggris tak bakal mengerti kalimat-kalimat di atas, sedangkan kebanyakan orang Indonesia pun hanya akan menebak-nebak. Dan, apa pula perlunya menambahkan kata warning di dalam kurung setelah kata peringatan?

Tingginya frekuensi kesalahan penggunaan kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam bahasa Indonesia sendiri. Suka atau tidak kita harus melihat kembali ke masa pemerintahan Soeharto. Wacana publik dimonopoli sedemikian rupa oleh para petinggi militer dan birokrat sehingga bahasa Indonesia luar biasa terluka dan tumbuh tersendat. Sebagai alat komunikasi sehari-hari antar-teman, bahasa Indonesia sangat kaya. Jika kita ingin menggambarkan penampilan atau kepribadian tetangga atau kenalan kita, tak ada masalah. Ratusan kata dari berbagai bahasa, bahkan dialek, mengalir lancar. Tetapi kalau kita harus berbicara tentang kemiskinan, kekerasan, dan demokrasi, kita seakan-akan kehilangan kata. Yang kita kenal baik adalah rumusan-rumusan resmi dari pemerintah atau ungkapan-ungkapan klise peninggalan para intelektual di masa Orde Baru. Seperti dinyatakan banyak kritikus, bahasa Indonesia membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, tetapi tidak seluruhnya. Hanya satu bagian saja yang membeku, yaitu bagian yang berkaitan dengan kehidupan kolektif kita sebagai bangsa. Selebihnya dibiarkan terbengkalai, berlarian bebas seperti ayam kampung, menjadi bahasa gaul, bahasa prokem, dan bahasa-bahasa anti-kemapanan lainnya.

Seperti juga di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, pemerintahan Soeharto berbuat sangat sedikit untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Tak pelak lagi, seandainya bahasa itu bisa dijadikan komoditi, ia akan dijual murah seperti minyak bumi, tembaga, kayu dan tenaga manusia. Karena tidak memiliki apa yang disebut seorang pemikir Jerman berjenggot exchange value (nilai tukar), bahasa Indonesia diperlakukan seperti udara, sesuatu yang sekedar ada, terbuka bagi siapa saja, dan dengan demikian tersedia pula bagi penguasa untuk dicemari dengan limbah kosa kata beracun: OTB, GPK, massa mengambang, bahaya laten, ekstrim kiri-kanan-tengah, SARA, dst.

Salah satu usaha minimal pemerintah Orba untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah melakukan standarisasi. Sebuah lembaga dengan dana dan ruang gerak terbatas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), berhasil menyusun daftar kata bahasa Indonesia yang bisa mengganti bahasa asing untuk istilah-istilah teknis. Upaya ini sendiri sesungguhnya patut dihargai. Setiap bahasa sampai tahap tertentu membutuhkan standarisasi supaya bahasa itu bisa dipakai sebagai bahasa tulisan (untuk surat kabar, jurnal, buku, dst.). Mereka yang melihat institusi semacam P3B ini sebagai bukti ambisi totalitarian rejim Orde Baru agaknya melebih-lebihkan kesewenang-wenangan institusi tersebut. Bagaimana pun juga standarisasi ragam tulisan untuk tujuan tertentu, seperti penulisan karya ilmiah dan hukum sebenarnya penting dilakukan. Standarisasi di satu bidang tidak berarti standarisasi seluruh bahasa dan pengingkaran atas keragaman. Sasaran utama kritik terhadap bahasa pada masa pemerintahan Soeharto seharusnya diarahkan pada pembekuan wacana politik di bawah cengkeraman birokrasi dan pengabaian kebutuhan pengembangan bahasa di bidang-bidang lainnya.

Bagi orang-orang yang dalam kesehariannya berurusan dengan penulisan dan penerjemahan, standarisasi bahasa tulisan akan sangat membantu kelancaran pekerjaan mereka. Kami di MKB misalnya, akan merasa beruntung kalau ada buku-buku pedoman yang terus-menerus diperbaharui seperti, Oxford English Dictionary dan Chicago Manual of Style untuk bahasa Indonesia. Buku-buku acuan tentang semantik, ejaan, dan tanda baca dalam bahasa Inggris tersebut terbukti membantu banyak penulis dan editor berbahasa Inggris. Tentunya penyusunan buku acuan yang demikian rinci dan padat membutuhkan institusi yang dibiayai dengan memadai dan dikelola orang-orang yang memang ahli dan terampil di bidang kebahasaan.

Standarisasi bahasa tulisan yang kami usulkan tidak ada hubungannya dengan konservatisme politik. Justru sebaliknya. Perubahan radikal membutuhkan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Ini adalah pandangan klasik para pemikir masa Pencerahan di abad ke-18 ketika mereka menentang dogmatisme dan takhayul. Para penguasa masa kini tak jauh berbeda dengan penguasa di masa feodal; mempertahankan kekuasaannya dengan menyembunyikan tindakan-tindakan mereka dan mengelabui khalayak dengan bahasa. Tujuan utama politik radikal dengan sendirinya adalah mendobrak ilusi dan merebut kebenaran.

Coba kita pertimbangkan beberapa prinsip dasar menulis yang baik: gunakan kalimat aktif yang menunjukkan apa/siapa sebagai subyek (Kamu membunuh lelaki itu. Bukan kalimat pasif: Lelaki itu dibunuh.); gunakan kata-kata yang mengundang kepekaan panca indera sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu kejadian (Kamu menembaknya di kepala dengan sebuah pistol Colt.); hindari eufemisme (Lelaki itu meninggal karena kejadian yang tragis.) Prinsip-prinsip atau norma-norma ini penting karena membantu kita menulis karangan yang menggambarkan realitas. Mereka bukan norma-norma khayalan yang dibuat sembarangan. Mereka juga bukan hasil rekaan guru-guru tua nyinyir yang bernafsu membatasi imajinasi kita.

Bahasa politik pada jaman Soeharto yang dipakai dalam pidato-pidato resmi sebagai presiden, terbitan pemerintah, begitu juga di media massa secara umum dengan leluasa mengabaikan norma-norma sederhana di atas. Bahasa Orde Baru, seperti sudah sering diungkapkan beberapa peneliti dan pengamat, penuh dengan kalimat pasif, deskripsi seadanya, dan eufemisme. Memang tidak ada pilihan lain bagi sebuah rejim yang harus menyembunyikan terlalu banyak tindakan kriminal. Misalnya, ketika kelompok Soeharto mulai melancarkan aksi kriminalnya yang pertama, teror sepanjang 1965-66, jarang dinyatakan bahwa tentara menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai komunis: tentara mengamankan mereka. (Lihat buku terbaru Hersri Setiawan, Kamus Gestok, untuk eufemisme ini dan yang lain.)

Hilangnya kelugasan dalam gaya bahasa Orde Baru bisa dilihat, antara lain dalam pernyataan Departemen Luar Negeri tentang pembantaian Santa Cruz di Timor Lorosae pada 12 November 1991. Menarik, pernyataan tersebut aslinya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi dengan gaya bahasa Indonesia Orba. Sangat disayangkan, demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya damai dan sesungguhnya menunjukkan provokasi dan tindakan agresif yang direncanakan. Hal itu memicu reaksi spontan dari beberapa aparat keamanan, yang bertindak di luar kontrol atau komando perwira senior, dan mengakibatkan kehilangan nyawa dan sejumlah orang terluka. Tidak jelas siapa yang membunuh siapa atau bagaimana orang terbunuh. Kata-kata pembunuhan atau pembantaian bahkan tak muncul; birokrat di Deplu menggunakan eufemisme kehilangan nyawa. Orang yang membaca pernyataan Deplu tidak akan tahu bahwa dalam peristiwa itu pasukan tentara berjajar rapi, menembak serentak tak berkeputusan serombongan anak muda Timor Lorosae yang tidak bersenjata, dan membunuh paling tidak 300 orang. Tetapi mungkin sebagian warga negeri ini akan menganggap kami tidak patriotik karena ingin berbahasa dengan lugas.

Dengan mendorong ditetapkannya norma-norma yang lebih jelas untuk bahasa Indonesia ragam tertulis, bukan berarti kami mendukung pembekuan bahasa. Norma-norma yang disebutkan di atas adalah jenis norma-norma yang akan memancing kita menggunakan bahasa dengan lebih kreatif. Pada saat kita berusaha mencapai ketepatan dan menimbulkan kepekaan, kita harus mengobrak-abrik otak kita dan mencari kata sifat yang paling deskriptif, kata benda yang paling akurat, kata kerja yang paling dinamis. Mereka yang enggan berurusan dengan norma seharusnya menyadari bahwa setiap bahasa didasari oleh aturan-aturan tata bahasa yang sangat ketat. Manusia mempelajari aturan-aturan tata bahasa ini sejak ia mulai mengenal bahasa, dan menghayatinya sedemikian rupa sehingga ia tak berpikir lagi tentang bahasa secara sadar. Seperti dinyatakan ahli tata bahasa terkenal, Noam Chomsky, manusia secara tak terhingga kreatif berbahasa di tengah aturan-aturan tata bahasa yang terbatas jumlahnya. Misalnya, orang bisa menciptakan kalimat tak terhingga jumlahnya hanya dengan mengikuti rumusan sederhana subyek-kata kerja-obyek.

Kalau gaya bertutur resmi bahasa Indonesia menderita penganiayaan luar biasa di tangan rejim Soeharto (perhatikan adanya personifikasi ganda dalam klausa ini), ia tidak bernasib lebih baik di lingkungan intelektual dewasa ini yang berbicara atas nama postmodernism. Ada semacam kecenderungan di kalangan intelektual sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja untuk berpikir bahwa kedalaman pengetahuan diperoleh semata-mata dari ketaksaan dan kesamaran makna tuturan. Semakin kabur dan tersembunyi makna suatu tulisan, tentunya semakin pandai si Penulis. Tak terlalu mengherankan, kita hidup di dunia yang membingungkan. Kita tidak memahami banyak hal yang sedang terjadi. Keinginan kita untuk memahami realitas sering kali menuntut kita menyingkirkan pandangan-pandangan yang terasa masuk akal dan mengembangkan teori-teori yang kompleks. Tetapi teori-teori yang kompleks masih tetap bisa dipahami begitu seseorang memiliki kesabaran untuk mempelajarinya dengan baik. Yang sering terjadi di kalangan mereka yang menyebut dirinya kaum postmodernist (kami memakai yang menyebut dirinya? karena mereka tidak tahu pasti juga apa arti istilah itu) adalah menganggap tuturan yang tidak masuk akal sebagai pertanda kompleksitas.

Mari kita perhatikan pernyataan seorang guru besar emeritus di bidang hukum dari Semarang: Postmodernism telah melakukan dekonstruksi terhadap dominasi atau hegemoni negara. Ia tidak menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan empat dari lima kata benda yang ia gunakan di dalam satu kalimat: postmodernism, dekonstruksi, dominasi, dan hegemoni. Dan, lagi-lagi, kalau kita baca seluruh esai dengan teliti, tampak bahwa si Penulis tidak tahu apa arti kata-kata tersebut. Misalnya, menurut kebanyakan literatur di bidang teori politik, dominasi, dan hegemoni merupakan istilah yang sangat berbeda artinya dan tidak bisa disandingkan seakan-akan keduanya bisa dipakai bergantian tanpa mengubah makna masing-masing kata. (Dominasi mengacu pada kekuasaan yang bertumpu di atas penggunaan kekuatan pemaksa, sedangkan hegemoni mengacu pada kekuasaan yang bergantung pada penggalangan kesepakatan.) Sementara, dekonstruksi adalah metode canggih untuk analisa sastra yang dikembangkan oleh intelektual Prancis Derrida. Tapi dalam esai ini kata dekonstruksi berarti tidak lebih dari mengkritik.

Tulisan dari kalangan aktifis pro-demokrasi pun tidak jauh berbeda masalahnya. Berbicara atas nama rakyat, pernyataan-pernyataan terbuka mereka sarat dengan jajaran kata hujatan, tetapi tidak mudah dirunut ujung pangkal persoalannya. Salah satu contoh mutakhir adalah kalimat berikut, Mengamati dan mencermati eskalasi (meningkatnya) ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang merebak begitu cepat dan meluas, sebagai reaksi terhadap akumulasi berbagai kebijakan pemerintah yang tak perduli kondisi objektif dan suasana bathin rakyatnya, merupakan fakta dan realita politik Indonesia hari ini. Tanpa permakluman yang cukup besar, pernyataan serupa ini akan melahirkan selusin pertanyaan, mulai dari siapa yang mengamati dan mencermati apa sampai ke keterandalan fakta yang disampaikan.

Sulit melihat kecenderungan berbahasa serupa ini sebagai pertanda kecanggihan mengemukakan gagasan dalam abstraksi. Apa yang terjadi belakangan ini adalah bentuk obskurantisme baru atas nama anti-otoritarianisme. Intelektual yang seharusnya memberi contoh gaya bertutur yang jelas, teliti, dan mendidik asyik berceloteh atau menulis esai yang penuh dengan jargon yang mereka sendiri tidak mengerti dengan baik. Mereka kembali mengambil peran kasta brahmana di dalam masyarakat kuno: mengaburkan kenyataan untuk keuntungan penguasa dan berlaku seakan mereka memiliki bahasa rahasia untuk berhubungan dengan para dewa (yang sekarang kebanyakan mengajar di universitas-universitas ternama di Paris dan New York).

Di luar kalangan intelektual yang demam bergenit-genit, ada pula yang memperlakukan bahasa Indonesia seakan-akan ia memiliki kekuatan magis untuk mempertahankan kesatuan bangsa ini. Mereka sudah mengelirukan akibat dengan sebab. Ketika sekelompok pemuda menyatakan pada 28 Oktober 1928 bahwa Indonesia memiliki satu bahasa, mereka berbicara tentang bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang dibayangkan, sebagai bahasa yang akan dikembangkan seiring dengan upaya membangun bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sedang menjadi, bukan produk siap pakai bagi seluruh orang Indonesia. Bukankah para pemuda ini menuliskan sumpah tersebut dalam bahasa Belanda Pramoedya menulis dalam artikel yang diterbitkan dalam edisi ini juga bahwa keinginan hidup bersama sebagai suatu bangsa muncul terlebih dahulu, baru kemudian keinginan berbicara dalam bahasa yang sama.

Persoalan kesatuan nasional dewasa ini sedikit hubungannya dengan bahasa. Ambil contoh rakyat Timor Lorosae yang (dipaksa) belajar bahasa Indonesia selama bertahun-tahun dan berhasil menguasainya dengan baik. Mereka toh memilih memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Saat ini pun setelah mereka merdeka, kaum terdidik Timor Lorosae masih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri bagi mereka tidak jadi persoalan. Mereka bukan ingin merdeka karena mereka tidak suka bahasa Indonesia. Masalah terbesar bagi mereka adalah keharusan hidup di tengah iklim ketakutan terus-menerus, ketidakamanan, dan kekerasan di bawah pendudukan militer Indonesia. Hal yang sama bisa dinyatakan tentang rakyat Aceh sekarang. Yang jadi persoalan utama bukan bahasa Indonesia. Tak bisa disangkal bahwa bahasa yang sama merupakan salah satu syarat bagi tegaknya suatu bangsa, tetapi ia bukan jaminan mutlak kesatuan bangsa.
Kekhawatiran berlebihan sebagian orang akan nasib bangsa ini sudah melahirkan pengharapan yang tidak masuk akal akan bahasa Indonesia. Seiring dengan kecemasan akan keutuhan NKRI, tumbuh pula kecemasan akan lemahnya Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kekuatan militer tingkat dunia. Seluruh kekhawatiran ini kemudian mereka pantulkan ke bahasa Indonesia, seperti yang terlihat pada retorik tentang perang bahasa di awal tulisan ini. Karena Indonesia secara umum dalam posisi lemah dan rentan, bahasa Indonesia juga diasumsikan sama lemah dan rentannya. Lucunya, kecemasan ini muncul dari kalangan yang secara langsung pun tidak mendukung penjualan segala aset yang dimiliki negeri ini, termasuk tenaga manusia, atas nama pasar bebas, demi globalisasi. Kepala Pusat Bahasa bahkan sudah menimbang-nimbang potensi bahasa Indonesia masuk ke pasar internasional dengan bekal jumlah penutur terbesar keempat di dunia!

Salah satu upaya Pusat Bahasa mengangkat kembali derajat bahasa Indonesia adalah menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia syarat bagi orang asing untuk bekerja atau belajar di Indonesia. Semua orang asing harus mempelajari bahasa Indonesia dan mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) supaya bisa berkomunikasi lebih baik dengan orang lokal dan melakukan alih teknologi. Tak terbayangkan bagaimana aturan ini bisa berlaku ketika para pejabat pemerintah yang diutus keliling dunia selama ini merangkak di hadapan para investor asing, merengek-rengek agar mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Strategi usang memupuk kebanggaan nasional yang palsu ini tak juga berubah. Pejabat-pejabat yang berteriak-teriak mengecam intervensi asing, ikut campur urusan dalam negeri Indonesia adalah mereka yang dengan senang hati menerima kucuran dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan menyalurkan sebagian besar dana itu ke rekening-rekening pribadi mereka. Kalau benar investor asing diharapkan menguasai bahasa Indonesia, mungkin kosa kata yang perlu diketahui tak perlu terlampau banyak: jatah, pungli, komisi, biaya administrasi semua kata yang berhubungan dengan korupsi dan pemerasan yang dilakukan tentara dan birokrat preman.

Bagaimana pula kalau semua orang asing fasih berbicara dalam bahasa Indonesia Melihat sikap umum kita yang menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa orang pandai, pasti kita akan menganggap bahasa Indonesia orang asing lebih superior dari pada cara berbahasa kita sendiri. Kita akan meniru mereka sebisa mungkin sehingga kesalahan berbahasa dan aksen mereka menjadi norma umum bahasa Indonesia yang baik dan benar!

Tim Media Kerjabudaya


 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: